Redistribusi Guru Berbasis Zonasi

Redistribusi Guru Berbasis Zonasi

Redistribusi Guru Berbasis Zonasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan redistribusi guru pada akhir bulan ini

. Redistribusi guru ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi dengan dinas pendidikan untuk sosialisasi kebijakan tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyebutkan redistribusi ini merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan pendidikan nasional. Redistribusi guru ini akan berbasis zonasi, sesuai dengan penyebaran kebutuhan guru di dalam satu zona.

Seperti yang dilansir dari Pikiran Rakyat, Jumat, 31 Agustus 2018,

Muhadjir mengatakan zonasi akan memetakan kebutuhan jumlah guru secara riil.

“Kami sudah mengantongi peta kasar pemetaan guru, sebagai rujukan melakukan rotasi dengan sistem zonasi. Peta ini akan dicocokan langsung dengan data masing-masing kabupaten/kota. Ini sudah cocok atau belum, sehingga nanti ada penyesuaian, karena mereka yang tahu lapangan,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.

Muhadjir juga menjelaskan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan zonasi

akan dijatuhi sanksi. Sekarang redistribusi ini sedang dibahas dengan Kementrian Keuangan, terkait dengan bentuk penerapan sanksi bagi guru yang menolak dirotasi. Selain itu juga, sanksi terhadap pemerintah daerah yang tidak menjalani zonasi guru.

Setiap guru yang mendapat tugas dirotasi untuk dipindah tugaskan tidak boleh menolak. Sanksi bagi yang menolak bisa berupa penundaan pencairan tunjangan profesi. Selain itu, Kemendibud akan mengevaluasi bantuan fisik dan nonfisik untuk sekolah di wilayah pemerintah daerah yang melanggar ketentuan tersebut.

Selain itu, Muhadjir juga menambahkan dengan sistem zonasi, distribusi guru akan terpetakan, terlihat dari jumlah guru di suatu sekolah menumpuk atau kekurangan. Sistem zonasi ini juga akan berdampak pada komposisi rencana perekrutan 100.000 guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Muhajir mengatakan dengan pemetaan di setiap daerah, hal ini akan berdampak pada proposionalnya jumlah guru PNS dan guru honorer. Sehingga tidak akan lagi penumpukan guru di suatu sekolah, baik PNS maupun honorer.

 

Baca Juga :