Mekanisme Pengambilan Kebijakan Mengenai Harga BBM

Mekanisme Pengambilan Kebijakan Mengenai Harga BBM

Kebijakan Mengenai Harga BBM

Kebijakan Mengenai Harga BBM

BBM adalah jenis komoditas yang sangat strategis. Bagi negara BBM merupakan sumber devisa untuk menopang Pendapatan Dalam Negeri (PDN), sedangkan bagi rakyat merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk aktivitas rumah tangga maupun ekonomi. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan komoditi BBM selalu memunculkan pro dan kontra. Sikap pro dan kontra ini terjadi terutama ketika menyikapi masalah, isu dan argumentasi kebijakan yang dibangunnya untuk memilih kebijakan subsidi BBM. Dalam perspektif analisis kebijakan publik tersedia beberapa tahap/langkah prosedural yang harus dikritisi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu kebijakan itu diperlukan atau perlu kebijakan lainnya.
Studi analisis kebijakan dalam konteks rencana kenaikan harga BBM ini akan mengambil fokus pada area studi perumusan kebijakan. Dalam area studi formulasi kebijakan, menurut Agus Dwiyanto (2004) dalam Zamroni, langkah-langkah analisis yang dapat dilakukan adalah : a.Merumuskan Masalah Menaikkan Harga BBM b.Mengembangkan Model Kebijakan c.Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan yang Fleksibel, sesuai dengan yurisdiksi kewenangan dan mandat d.Memberi Rekomendasi Kebijakan, Dari analisis di atas Prosesnya adalah antara Pemerintah dan DPR. Lazimnya dulu, pekerjaan itu dimulai dengan Pemerintah dalam hal ini presiden dan mentri ESDM (dibantu Pertamina) mengusulkan (1) perkiraan jumlah BBM yang akan didistribusikan, serta (2) perkiraan biaya‐biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan BBM tersebut ke masyarakat. Termasuk dalam perkiraan biaya‐biaya penyediaan BBM adalah: (i) biaya pengadaan minyak mentah (termasuk minyak mentah bagian Pemerintah serta produksi Pertamina sendiri), (ii) biaya kilang, (iii) biaya transportasi dan distribusi, dan (iv) biaya impor BBM.

Setelah proses itu maka ditetapkan UU yang mengikatnya untuk disahkan,

Pemerintah dan DPR kemudian juga menyepakati, (1) jenis BBM yang akan disubsidi serta jumlah (quota)‐nya, dan (2) harga jual BBM (bersubsidi) yang akan diterapkan. Setelah itu baru kebijakan mengenai harga BBM dapat disahkan setelah sebelumnya telah dirumuskan dan ditambah dengan pajak. Selanjutnya di tahun 2005, karena perubahan harga minyak yang cepat serta tidak dapat diandalkannya angka angka perkiraan biaya penyediaan BBM (yang tidak bisa disediakan secara akurat dan cepat, apalagi untuk yang telah di‐audit), maka rencana (perkiraan) besaran Subsidi BBM didekati dengan indeks MOPS (Mid Oil Platts Singapore) serta berbagai hal administrasi lain seperti pajak yang dapat mempengaruhi kebijakan dari harga BBM. MOPS dianggap mencerminkan proses produksi BBM yang efisien sejak pengadaan minyak mentah hingga pengolahan, sedangkan besaran α (alva) digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk biaya transportasi dan distribusi BBM.

Qi adalah kuota volume BBM bersubsidi yang disepakati DPR

α disepakati Pemerintah dan DPR. Harga BBM Qi ditentukan oleh Pemerintah. MOPS adalah “harga rata‐rata produk‐produk minyak” yang diperdagangkan di bursa produk minyak Singapura, salah satu bursa produk minyak besar di dunia. Data MOPS disediakan oleh Platts, perusahaan penyedia data transaksi jual‐beli minyak (dan energi). Kritik terhadap penggunaan MOPS. BBM yang diimpor dari Singapura tidak besar dibandingkan konsumsi BBM di Indonesia. Selain itu, MOPS tidak menggambarkan jenis‐jenis BBM yang dikonsumsi di Indonesia (khususnya minyak tanah). Penggunaan α, misalnya α = 14%, juga riskan bila diterapkan kepada monopolist dan dilakukan secara kurang transparan. Keputusan menaikkan atau mempertahankan harga BBM ada di tangan Pemerintah.

Rezim politik harga BBM

Di dunia terdapat berbagai rezim politik harga BBM yang melepaskannya ke pasar, atau negara ikut dalam pengaturan harga BBM melalui kebijakan Pajak hingga Subsidi yang bervariasi. Negara‐negara Eropa Barat menerapkan pajak (karbon, lingkungan) yang tinggi, membuat harga BBM di sana sangat mahal. Negara‐negara itu juga (Korea, Jepang, Singapura di Asia) memiliki tingkat ekonomi (GDP) yang tinggi dan ketergantungan pada impor minyak yang sangat tinggi pula. Amerika Serikat melepaskan harga BBM ke pasar, Pemerintah hanya mengambil pajak yang minimum dari rantai industri minyak buminya. Harga BBM di AS murah dibandingkan di Eropa dan Singapura. Sebagian besar anggota OPEC (Saudi Arabia, Venezuela, Iran) menerapkan harga BBM murah. Ekspor minyak mereka sangat besar dibandingkan yang dibutuhkannya di dalam negeri. Norwegia adalah produsen dan pengekspor minyak yang sangat besar, namun menerapkan kebijakan harga BBM yang sangat mahal untuk masyarakat di negerinya sendiri.
Artikel terkait :